Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan Jasa Backlink Kami

Penerimaan ketentuan

Dengan mengakses dan menggunakan website ini, Anda dianggap menyetujui ketentuan yang tercantum di halaman ini. Bila Anda tidak menyetujuinya, mohon tidak menggunakan website ini.

Lingkup layanan

Kami menyediakan layanan SEO, link building, pembuatan konten, dan layanan terkait. Lingkup pekerjaan yang mengikat untuk setiap klien adalah lingkup yang tertulis dalam kontrak atau surat penawaran yang disepakati bersama, bukan penjelasan umum di website ini.

Tidak ada jaminan peringkat

Kami tidak menjamin posisi tertentu pada mesin pencari mana pun. Algoritma mesin pencari, tindakan pesaing, dan perubahan pasar berada di luar kendali kami. Yang kami jamin adalah pelaksanaan pekerjaan sesuai lingkup yang disepakati dan pelaporan yang dapat diverifikasi.

Kewajiban klien

• Memberikan akses yang dibutuhkan agar pekerjaan dapat dilaksanakan dan diukur.
• Memastikan konten dan materi yang diserahkan kepada kami tidak melanggar hak pihak lain.
• Memberikan tanggapan dalam waktu wajar atas hal-hal yang membutuhkan persetujuan.

Pembayaran

Biaya layanan, termin, dan metode pembayaran diatur dalam kontrak. Keterlambatan pembayaran dapat menyebabkan penghentian sementara pekerjaan setelah pemberitahuan tertulis.

Hak kekayaan intelektual

Konten, dokumen riset, dan akun yang dibuat untuk klien dalam rangka kerja sama menjadi milik klien setelah kewajiban pembayaran dipenuhi. Metode kerja, templat internal, dan perkakas milik kami tetap menjadi milik kami.

Pembatasan tanggung jawab

Tanggung jawab kami dibatasi sebesar nilai biaya layanan yang telah dibayarkan untuk periode terkait. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, termasuk kehilangan keuntungan atau peluang bisnis.

Penghentian kerja sama

Setelah masa kontrak minimum terpenuhi, masing-masing pihak dapat menghentikan kerja sama dengan pemberitahuan tertulis sesuai tenggang waktu yang tercantum dalam kontrak.

Hukum yang berlaku

Ketentuan ini tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Perselisihan diupayakan diselesaikan secara musyawarah sebelum ditempuh jalur lain.